MPP Majalengka Diresmikan Kementerian PANRB, Grand Opening Dijadwalkan Pekan Depan

MAJALENGKA, PUSTAKAWARTA.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Majalengka resmi diresmikan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis pagi (12/12/2024). Peresmian ini merupakan bagian dari agenda nasional yang meresmikan serentak 42 MPP di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka.

Selain Majalengka, beberapa daerah yang turut meresmikan MPP pada hari ini antara lain Lhokseumawe, Banyuasin, Serang, Subang, Sukabumi, Situbondo, Bangli, Jembrana, Gianyar dan Lombok Barat. Menteri PANRB, Rini Widyantini, memimpin peresmian melalui telekonferensi dan secara simbolis menandatangani prasasti bersama kepala daerah dari masing-masing wilayah.

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi menjelaskan bahwa peresmian ini merupakan tahapan sebelum pelaksanaan grand opening MPP Kabupaten Majalengka yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

"Rencananya, grand opening MPP Kabupaten Majalengka akan dilaksanakan pada 18 Desember 2024," ungkap Dedi saat ditemui di MPP Kabupaten Majalengka, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Majalengka, Kamis (12/12/2024).

Dedi menambahkan, meskipun baru akan digelar grand opening, MPP Kabupaten Majalengka sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak soft opening pada 18 November 2024. Selama tahap uji coba ini, pihaknya memastikan tidak ada kendala berarti.

"Soft opening ini sebagai tahap uji coba, dan kami memastikan hampir satu bulan terakhir tidak ada kendala apapun di MPP Kabupaten Majalengka, sehingga siap untuk grand opening," katanya.

Langkah Strategis Menuju Pelayanan Publik Optimal

MPP Kabupaten Majalengka hadir dengan konsep reformasi birokrasi yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu tempat. Kehadirannya diharapkan tidak hanya memperbaiki struktur kelembagaan dan organisasi pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap, keberadaan MPP ini bisa memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai pelayanan publik hanya di satu tempat dan selesai lebih cepat," ujar Dedi.

Dedi menekankan bahwa kehadiran MPP merupakan bagian dari langkah besar untuk mengubah pola pikir birokrasi di Kabupaten Majalengka agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

MPP Kabupaten Majalengka menawarkan berbagai layanan dari instansi pemerintah dan swasta, termasuk pembuatan dokumen administrasi kependudukan, layanan perizinan, hingga pembayaran pajak. Dengan konsep layanan terpadu ini, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berpindah-pindah lokasi untuk mengakses berbagai kebutuhan administratif.

Dengan diresmikannya MPP Kabupaten Majalengka, pemerintah daerah optimis bahwa pelayanan publik di wilayah tersebut akan semakin cepat, mudah, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung pemerintah pusat. (*)