INDONESIA GELAP ?

Ragam Opini, Pustakawarta.com - Minggu-minggu ini jagad media sosial ramai dihiasi dengan tagar Indonesia gelap. Bukan hanya di media sosial akan tetapi kenyataan dilapangan ramai tagar tersebut bahkan sampai muncul unjuk rasa dengan membawa tema Indonesia Gelap.

Melansir dari BBC.com mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Gelap dikarenakan mereka sudah resah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Aksi yang diinisiasi oleh para mahasiswa BEM SI dilakukan secara serentak di berbagai daerah termasuk di Patung Kuda, Jakarta Pusat (17/2/2025). Mereka membawa 13 point tuntutan salahsatunya evaluasi makan bergizi gratis dan cabut inpres no 1 tahun 2025.

Sampai sekarang terhitung ada 743.000 unggahan bertagar #indonesiagelap di platfoam X. Tagar Indonesia gelap menjadi ungkapan masyarakat yang disampaikan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar terus pro terhadap masyarakat.

Ada beberapa pejabat negara yang merespon terhadap aksi tersebut, seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan bahwa

“kalo ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia”. Sekilas seperti respond yang anti kritik dan tidak mau ada control dari mahasiswa.

Sebelum adanya tagar Indonesia Gelap, telah lebih dulu jagad media sosial diramaikan dengan tagar #kaburajadulu dari warganet. Sama halnya dengan tagar Indoenesia Gelap, tagar kabur aja dulu merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam Kompas.com menjelaskan bahwa tagar tersebut dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial dan keadilan dalam negeri. 

Dengan kondisi seperti itu masyarakat menganggap bahwa kabur keluar negeri menjadi Solusi ditengah banyaknya ketidakadilan di negeri ini. Tagar ini sebenarnya muncul setelah adanya kebijakan pemerintah dibidang pendidikan khususnya terkait adanya efesiensi anggaran yang diduga akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah.

Maka dari itu warganet memunculkan tagar tersebut sebagai bentuk control dan kritikan terhadap pemerintah di media sosial.

Dari fenomena tersebut dapat dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari dua fenomena tersebut #IndonesiaGelap dan #KabuAjaDulu sudah membuat bentuk perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakan pemerintah yang diduga tidak pro rakyat.

Padahal semestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan permasalahan yang dialami masyarakat sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani dengan tepat.

Alih-alih menguntungkan rakyat malah sebaliknya, seperti kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan gas elpiji yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kilogram sehingga membuat gas elpiji langka dan membuat kekacauan ditengah masyarakat. Akan tetapi kebijakan tersebut langsung direspon oleh instruksi Presiden Pak Prabowo Subianto secara langsung yang pada akhirnya membolehkan pengecer untuk melanjutkan penjualan gas elpiji 3 kg dengan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan.

Kemudian kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menghemat APBN yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Melansir dari cnninonesia.com dalam efisiensi tersebut Presiden Prabowo menargetkan sebesar Rp. 750 Triliun yang terbagi dari 3 tahap, yakni 300 T ditahap pertama, Rp. 308 Triliun tapi dikembalikan sebesar Rp 58 T ke Kemnterian/Lembaga kedua ditahap kedua dan sisanya sebesar Rp 300 T dan dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal negara (PMN) sehingga Rp 200 T yang akan dipangkas.

Dari hasil efesiensi tersebut akan dialokasikan kepada program-program strategis salahsatunya Makan Bergizi Gratis sisanya akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi yang baru diresmikan yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Alih-alih efisiensi anggaran disisi lain pemerintah menambah stafsus di Kementrian Pertahanan sebanyak 6 orang.

Dilansir dari PikiranRakyat.com mengacu pada Perpres No 68 tahun 2019 stafsus mendapatkan fasilitas jabatan setara eselon I.b dengan gaji kisaran Rp 3,8 jt sampai Rp 6,3 jt. Ditambah tunjangan kinerja mereka mencapai Rp 20 jt/bulan. Apabila dikali 6 orang berkisar Rp 160jt atau Rp 1,9 M pertahun. Selain itu sektor Pendidikan juga terkena imbasnya kemendikdasmen terkena pemangkasan sebesar Rp 8T sedangkan Kemendiksaintek dipangkas sebesar Rp 14T.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa efesieinsi ini tidak akan berdampak pada dana BOS, program PIP dan tunjungan sertifikasi guru, tapi pada kenyataanya gak tau yah semoga aja benar.

Sedangkan efisiensi di Mendiksaintek terkena pemangkasan sebesar Rp 14T yang diduga akan mengakibatkan tunjangan kinerja dosen PNS dan Swasta akan terdampak juga, yang lebih ditakutkan akan terjadi kenaikan biaya perkuliahan sehingga masyarakat enggan untuk berkuliah dan dunia Pendidikanpun tidak dihargai bahkan bisa saja bangkrut.

Dari berbagai permasalahn diatas meggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja, komunikasi yang tidak sejalan antara Menteri dan presiden, serampangan dalam membuat kebijakan dan tanggapan pemerintah mengenai kritik dari masyarakat dan mahasiswa tidak mencerminkan seorang negarawan.

Belum lagi permasalahan lapangan kerja, korupsi, politik dan keadaan sosial menurut penulis wajar-wajar saja Ketika mahasiswa sebagai social of control melakukan kritikan terhadap pemerintahannya dengan begitu konsep Keadilan Sosial dalam Islam akan terwujud. Salahsatunya dengan memberikan peran sinergis antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai Jamaah yang berhak mengawasi kebijakan pemimpinnya (ulil amri) yang tidak prorakyat harus segera dievaluasi.

Apabila pemerintah membuka peran dan ruang tersebut maka tagar #Indonesiagelap dan #kaburajadulu akan berubah menjadi #IndonesiaTerang dan #NyamanHidupdiIndonesia. Dengan begitu tentunya Indonesia menjadi negara Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.(*)